Fraksi NasDem Soroti Minimnya PAD Kabupaten Belitung Timur, Oman Anggari: Dinas Teknis Terkait Harus Segera Dibentuk

BELITUNG TIMUR - Pandangan umum fraksi NasDem DPRD Kabupaten Belitung Timur terhadap RAPBD 2023 (Senin, 17 Oktober 2022) terkait masih minimnya pendapatan asli daerah (PAD) Fraksi NasDem menyoroti serta memberikan pandangan dan saran agar Pemerintah Daerah berupaya dengan membentuk Dinas teknis.

Oman Anggari, S.H., M.H. Ketua fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Belitung Timur menegaskan terkait RAPBD tahun 2023 isinya bahwa fraksi Nasdem menyarankan dan mengusulkan terhadap pemerintah daerah untuk membentuk dinas pendapatan daerah, agar ada upaya peningkatan asli daerah (PAD) lebih maksimal dari tahun sebelumnya dan bisa melampau target.

Baca juga: Momentum 77 Tahun Kemerdekaan RI, AHY Ajak Rawat Persatuan, Demokrasi & Kebangkitan Ekonomi

" Di daerah lain semuanya sudah terbentuk khusus Dinas Pendapatan Daerah, sedangkan dikita belum. Untuk itu fraksi Nas Dem menyarankan membentuk dinas pendapatan daerah agar bisa menaikkan dan meningkatkan PAD, dengan adanya dinas tersendiri tentunya akan lebih fokus lebih serius dan terarah" Tegas Oman.

Lebih jauh Oman kembali mengatakan dengan adanya Dinas Pendapatan Daerah diyakini menjadikan Daerah kabupaten Belitung Timur ekonominya akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat akan naik serta pembangunan akan berjalan.

Baca juga: Tok! Jenderal TNI Agus Subiyanto Disahkan Jadi Panglima TNI

" Dengan terbentuknya Dinas Pendapatan Daerah maka akan lebih fokus bekerja untuk memperoh PAD, nah sekarang bagaimana akan fokus dan maksimal jika tidak ada yang husus mencari PAD. Untuk itu dengan terbentuk khusus dinas pendapatan daerah itu, kerjanya ada tolak ukur pemasukan daerah, jika PAD tinggi maka Bantuan pusat juga akan ikut besar, itu pengruhnya" Pungkas Oman . 

Dikatan Oman disaat kenaikan BBM sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi, Pemerintah Daerah harus bekerja keras dan memberikan arahan terhadap jajarannya kepada OPD nya agar fokus bekerja maksimal.

Baca juga: DPR Pastikan Pengesahan RUU Pilkada Batal!

" Inflasi akibat kenaikan BBM pemerintah daerah dalam hal ini bupati dan Wakil Bupati agar menstressing bawahannya. Membangkitkan UMKM, karena UMKM merupakan gerbang ekonomi serta pondasi masyarakat dan sekarang banyak yang menjerit daya beli masyarakat menurun, kalau daya beli menurun tandanya ekonominya lemah, orang ada uang pasti belanja kalau enggak belanja berarti enggak punya uang dan ekonomi terpuruk dan menurun" Ujar Oman (HMF).